Perspektif Politik Perang Ridda


Peninjauan kembali: Sisi Politik Perang Ridda
Perang Ridda secara harfiah dapat diartikan sebagai perang terhadap kaum yang ke luar dari ajaran Islam. Pengertian secara fiqh sangat jelas menyatakan bahwa Ridda merupakan suatu kondisi saat seseorang atau suatu kaum yang dulunya taat terhadap Islam kemudian berpaling kepada ajaran lain. Pada kasus dalam literatur tentang Abu Bakar, perang Ridda sering kali dikaitkan dengan perang terhadap suku-suku yang menentang Kekhalifahan Abu Bakar di Madinah. Perluasan makna Ridda di sini pada akhirnya menghilangkan perbedaan antara kaum yang menolak karena ketidakpuasan terhadap kekhalifahan di Madinah, dan kaum yang pada dasarnya tidak memiliki kontrak politik maupun kontrak sosial dengan Madinah. Singkatnya, seluruh kubu yang menentang kekhalifahan dianggap sebagai kaum murtad yang harus diperangi dan dipaksa tunduk terhadap pemerintahan Madinah.

Lamarti dalam penelitiannya berpendapat bahwa penggunaan kata Ridda dianggap tidak terlalu tepat.  Penggunaan kata Ridda hanya berlaku pada kaum di Najd yang dinilai tidak lagi patuh terhadap pemerintahan di Madinah, kondisi berbeda di alami oleh suku Hanīfah di Yamamah yang memang tidak mempunyai kesepakatan apapun dengan Madinah. Hal lain di alami oleh masyarakat Bahrain, Oman dan Yaman yang kemudian terpecah menjadi dua kubu; sekutu Madinah dan pendukung para pemimpin lokal.

Lewis menilai, penggunaan kata Ridda hanya sebagai “the theologically coloured outlook” dari beberapa sejarawan Islam.  Ia menyatakan hanya sedikit kelompok masyarakat yang kembali kepada ajaran pagan. Perang ini terjadi hanya karena putusnya kontrak politik yang disebabkan kematian tokoh pemimpin sentral di Madinah.

Lebih jauh lagi, Becker mengatakan perang Ridda bukan perang melawan kaum murtad (dalam arti yang sebenarnya), objek utama dalam perang ini adalah “upeti” (zakat) yang harus dibayarkan ke Madinah, supremasi politik di semenanjung Arab, dan mengarah kepada dominasi kekuasaan dari pada sekedar restorasi.  Seperti halnya Lamarti dan Lewis, Becker menilai beberapa pihak yang terlibat dalam perang Ridda tidak mempunyai kontrak politik dengan Madinah.

Pendapat di atas di amini oleh Ali Abdul Raziq, seperti yang disimpulkan oleh Lamarti dalam penelitiannya. Ali Abdul Raziq memandang perang Ridda hanya tampak seperti perebutan kekuatan politik di Semenanjung Arab dan agama seakan hanya menjadi faktor pendukungnya. Pasca wafatnya Rasulullah, Khalifah Abu Bakar dipandang sebagai seorang “raja” dan menjadi founding father untuk persatuan politik di Semenanjung Arab. Khalifah Abu Bakar dengan segala kewenangannya dan juga sebagai pelindung agama, dianggap berhak untuk memerangi kaum yang keluar dari “jalannya”.

Pendapat lain dikemukakan oleh Hitti, ia menulis perang ini merupakan hasil konsesus dari para utusan (wufud) pada masa Nabi Muhammad, yang ternyata tidak mewakili seluruh kawasan Arab. Pasca wafatnya Nabi Muhammad, para penguasa lokal menuntut kesetaraan politk sehingga para utusan ini kehilangan kewibawaannya sebagai utusan Madinah. Hitti menilai di sisi lain, fenomena nabi palsu hanya sebagai kecemburuan sosial suku-suku Semenajung Arab terhadap suku Quraisy.

Berbagai pendapat ini secara jelas menyatakan bahwa Perang Ridda bukanlah suatu perang yang bertujuan untuk restorasi ummah, karena di dalamnya ikut terlibat beberapa pihak yang tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan Madinah.

Berdasarkan tulisan ‘Alī Abdul Rāziq, tidak seluruh kaum “murtad” dalam perang Ridda keluar dari Islam secara agama. Beberapa kelompok suku masih memeluk agama Islam, tetapi menolak untuk mengakui Kekhalifahan Abu Bakar. Label Ridda kemudian disematkan kepada seluruh penentang Abu Bakar di luar Hijaz, tetapi tidak demikian dengan Ali bin Abi Thalib dan Sa’ad bin Ubadah yang juga ikut menolak pembaitan Abu Bakar. Secara spesifik ‘Alī Abdul Rāziq menyoroti tindakan Abu Bakar yang mendukung Khālid dalam peristiwa pembunuhan Malik bin Nuwairah, seorang penguasa suku Tamīm di daerah antara Bahrain dan Najd. Malik dalam catatan sejarah diketahui tetap memeluk ajaran agama Islam, tetapi menolak adanya desentralisasi zakat oleh Abu Bakar. ‘Alī Abdul Rāziq berpendapat, peristiwa ini terjadi karena Malik merupakan seorang penguasa yang berasal dari suku Tamīm, sementara Abu Bakar berasal dari suku Quraisy. Sehingga hal ini disimpulkan menjadi sengketa di antara penguasa jazirah Arab, dan bukan masalah agama maupun iman. Kesimpulan Raziq tersebut didukungnya dengan persaingan dan pertentangan antar suku di Jazirah Arab khususnya yang berhubungan dengan suku Quraisy. Sisi politik dalam perang ini menjadi samar karena Khalifah Abu Bakar memulai perangnya dengan memerangi para kaum “murtad” dalam arti sesungguhnya, kemudian meluas hingga kaum yang menolak kekhalifahannya. Di samping itu Khalifah Abu Bakar berperang dengan membawa panji dan syi’ar Islam, sehingga isu agama pada akhirnya mengambil tempat terpenting dalam perang ini dibandingkan dengan isu politik.

Kontras dengan pendapat Ali di atas, Montgomery Watt menilai perang Ridda adalah sebuah reaksi yang melibatkan faktor agama dan politik. Literatur Watt menitikberatkan pada kehidupan Nabi Muhammad di Madinah, serta konsistensi suku-suku dan aliansinya secara sosio-politik-religius. Watt mengelompokkan wilayah teritorial masing-masing aliansi suku.  Ia memposisikan diri sebagai kubu Islam yang berpusat di Makkah-Madinah.  Watt berpendapat Ridda tidak hanya gerakan antara Islam dan anti-Islam, tetapi mengarah pada persaingan antar agama di Semenanjung Arab. Daya tarik dan perkembangan pesat Islam sebagai agama dianggap mengancam konsistensi agama-agama lama, khususnya suku-suku Kristen yang telah kehilangan dukungan dari kekaisaran Byzantium. Kehadiran para “nabi-nabi palsu” diharapkan menjadi aliansi agama alternatif bagi kaum oposisi. Sisi politik perang ini berkembang karena Islam sebagai gerakan politik lahir seiring dengan menurunnya pengaruh Persia dan Byzantium. Gerakan politik Islam dalam pandangan Watt merupakan sebuah sistem politik baru tetapi tidak berbeda dengan sistem politik yang telah ada, Ia menyebutnya sebagai “a distinction but no difference.”

Bila menilik lebih dalam sisi politik perang Ridda dengan melihat posisi Khalifah Abu Bakar bukan sebagai pemimpin ummah tetapi sebagai seorang penguasa, maka tulisan Becker dapat dijadikan sebuah acuan. Becker memandang posisi khalifah sebagai seorang pemimpin sebuah dinasti, dan zakat sebagai sebuah pajak atau upeti yang dibayarkan ke Madinah sebagai pusat pemerintahan. Pengaruh Nabi Muhammad dalam pandangannya tidak berarti menyatukan seluruh wilayah Arab di bawah Madinah. Selain kaum dari suku Gaṭafan, Tayyi, dan Asad, Nabi Muhammad tidak memiliki hubungan kecuali kaum minoritas di daerah selatan dan timur Semenanjung Arab, bahkan di Yamamah memiliki seorang pemimpin independen (disebut dengan nabi). Kemajuan pesat pemerintahan Madinah di bawah Nabi Muhammad mendorong kaum di sekitar Hijaz khususnya para pemimpin lokal untuk bertindak layaknya Nabi Muhammad. Hal ini disampaikan Becker dengan pernyataan:

“He had moreover, as a great diplomatist, strengthened the opposition where he could find no direct acknowledgment. His example alone had also its effect. Should not the prophet of the Banu Hanifa, of the Asad, or of the Tamīm be able to do what the Meccan nabi had done? In this way prophetism gained ground in Arabia, i.e. the tension already existing grew until it neared an outburst.”

Teori kenabian, posisi seorang “nabi”, pengaruh, serta kemajuan peradaban Madinah menjadi inspirasi para penguasa lokal, hal yang kemudian mendorong kemunculan “nabi-nabi” baru.  Objek Perang Ridda pada masa Khalifah Abu Bakar bukan lagi perang terhadap kaum murtad, tetapi terhadap suku yang menolak menyerahkan pajak, persaingan supremasi politik di Semenanjung Arab, serta perluasan kekuasaan kenabian.

Seperti pendapat Becker, Al Makin mengasumsikan pengakuan sebagai nabi hanya bagian dari strategi politik, dimana Madinah menjadi role model utama.  Para penguasa lokal melakukan konsolidasi kekuatan melawan Kekhalifahan Abu Bakar dengan mencari aliansi dari suku-suku terdekat. Hal ini tampak dari sikap suku Aswad yang  mendukung Ṭulaihah daripada nabi suku Quraisy.  Konsolidasi kekuatan Musailimah bersama Sajah dari suku Taglib, aliansi Sajah dan Malik bin Nuwairah pemimpin suku Tamīm, serta dukungan penduduk Ṣan’a, Najran, Hadramaut, Ta’if dan Bahrain terhadap Aswad di Yaman.

Ibn Abd Hadid dalam “Syarh Nahj at-Balāgah” mencatat, penolakan pembayaran zakat terjadi karena Nabi Muhammad dianggap sebagai juru selamat, sehingga pasca wafatnya tidak ada yang berhak menggantikan posisinya.  Sayangnya Ibn Hadid tidak merinci lebih lanjut pernyataan tersebut. Lewis memandang wafatnya Nabi Muhammad sebagai tokoh sentral Madinah secara otomatis memutus kontrak sosio-politik antara suku di sekitar Hijaz dan Madinah, termasuk di dalamnya kesepakatan mengenai pembayaran zakat. Sesuai dengan hukum pra-Islam, maka suku-suku tersebut tidak lagi bertanggung jawab terhadap Madinah dan terlepas dari Kekhalifahan Abu Bakar.  Penolakan pembayaran pajak juga turut dideklarasikan oleh pemimpin suku Tamīm, Malik bin Nuwairah. Lamarti mengutip dari Hishām, Malik bin Nuwairah pada awalnya ditugaskan untuk mengumpulkan shadaqah dari suku Tamīm yang mayoritas penduduknya menganut agama Nasrani. Pasca wafatnya Nabi Muhammad, memandang Malik berada dalam posisi dilematis, di satu sisi bila ia tetap meyerahkan shadaqah ke Madinah tetapi kemudian Kekhalifahan Abu Bakar runtuh, maka ia akan kehilangan wibawa sebagai seorang pemimpin. Sebaliknya, Malik akan kehilangan legitimasi kekuasaan dari Kekhalifahan Abu Bakar dan sekutunya bila menolak melakukan tugasnya.  Hal ini menunjukan penolakan terhadap zakat merupakan reaksi atas putusnya kontrak sosio-politik dengan Nabi Muhammad secara personal, dan perebutan legitimasi kekuasaan suku-suku di Semenanjung Arab.

Melihat dari pihak oposisi maka perang Ridda merupakan sebuah perang politik, yang dalam literatur klasik dipandang sebagai perang agama. Penolakan zakat merupakan suatu bentuk perlawanan terhadap Kekhalifahan Abu Bakar, dan aliansi antar suku serta kemunculan nabi-nabi baru menunjukkan adanya usaha menekan supremasi Quraisy di Semenanjung Arab. Mobilisasi militer yang dikerahkan oleh khalifah mengakibatkan dekresi makna Ridda secara bahasa. Perang ini tidak lagi hanya sekedar untuk melakukan restorasi ummah terhadap kaum oposisi, tetapi meluas hingga tampak sebagai perebutan dominasi politik dan agama atas suku-suku di Semenanjung Arab.

Meninjau dari posisi masing-masing suku, pihak oposisi yang diperangi oleh Kekhalifahan Abu Bakar dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian besar:
  1. Pihak yang berusaha melepas diri dari pengaruh Madinah. Kategori kelompok ini merupakan suku-suku yang dahulunya tunduk terhadap Nabi Muhammad tetapi kemudian membelot pasca wafatnya. Termasuk dalam kategori ini adalah kaum murtad (dalam arti yang sebenarnya), serta suku-suku yang menolak desentralisasi zakat. Suku-suku tersebut antara lain aliansi suku Gaṭafan, Asad, Thayi yang mengusung Ṭulaihah bin Khuwailid sebagai nabi, serta Malik bin Nuwairah yang menolak pengumpulan zakat oleh Abu Bakar.
  2. Pihak yang berusaha mempertahankan posisinya dari tekanan Madinah. Kategori kelompok ini merupakan para penguasa lokal yang mempunyai otoritas penuh terhadap kaumnya. Suku-suku ini tidak pernah mempunyai ikatan kontrak sosial politik dengan Madinah, berdiri secara independen baik secara suku, agama, dan wilayah geografis. Pihak ini seperti Musailimah bin Habīb di Yamamah, serta Aswad Al-Ansi di Yaman.

Referensi
Al Makin. Representing The Enemy. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2010
Al-Hadīd, Ibn Abu. Syarh Nahj al-Balāgah. Iran: Dār Ahya’ al-Kutub
Al-Maqrīzī, Taqiyudīn Ahmad bin ‘Ali bin ‘Abdul Qādir bin Muhammad. Imtā’ al-Asmā’. Beirut: Dār al-Kutub, 1999
Al-Ya’qūbī, Ahmad bin Abu Ya’qub bin Ja’far bin Wahab ibn Wāḍih. Tārīkh al-Ya’qūbī. Beirut: Alaalami, 2010
Aṭ-Ṭabarī, Abu Ja’far Muhammad bin Jarīr. Tārīkh at-Tabarī. Riyadh: Bait al-Afkār ad-Dauliah
Becker, C. H. The Expansions of Saracens – The East dalam The Cambridge Medieval History. New York: The Macmillan Company, 1913
Eickelman, Dale F. Musaylimah: an Anthropological Appraisal, Thesis McGill University, Canada, 1967
Hitti, Philip K. History of The Arabs. terj. R. Cecep Lukman Yasin dkk. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005
Hosain, Lamarti Samuel. The Development of Apostasy and Punishment Law in Islam. Research Thesis. Faculty of Divinity of Glasgow University, 2002
Ibn Kaṡīr, ‘Imadudīn Abu al-Fadā’ Ismā’īl ibn ‘Umar. al-Bidāyah wa an-Nihāyah. Hajr, 1998
Kister, M.J. The Struggle Against Musaylima and The Conquest of Yamama. The Hebrew University, Jerussalem
Lewis, Bernard. The Arabs in History. New York: Oxford University Press, 1993
Rāziq, ‘Alī Abdul. al-Islām wa Uṣūl al-Hukm. Beirut: al-‘Arabiyah al-Jadīdah, 2000
Watt, W. Montgomery. Muhammad at Medina. London: Oxford, 1956

0 comment(s):

Post a Comment