Latest Posts on Iqra'


Literatur Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution membagi masa pemikiran politik Islam ke dalam tiga bagian, masa klasik (622-1250), pertengahan (1250-1800), dan modern (1800 hingga sekarang). Bila meminjam klasifikasi waktu di atas, tokoh pemikir politik pada masa klasik di antaranya adalah Farabi, Mawardi, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Taimiyah.

Meskipun sering dikatakan sebagai tokoh politik, para tokoh tersebut ternyata berangkat dari berbagai latar belakang dengan disiplin ilmu yang berbeda. Farabi dikenal sebagai seorang filsuf, berlatar madzhab Syi’ah. Mawardi merupakan seorang ahli fiqh bermadzhab Syafi’i, sekaligus seorang hakim. Ibnu Taimiyah juga seorang hakim, guru, pemimpin pergerakan, dengan bekal fiqh bermadzhab Hambali. Ibnu Khaldun bila ditarik pada masa kini mungkin dapat dikatakan sebagai seorang “akademisi”. Berbeda dengan pendahulunya yang terkenal karena posisi strategis, ajaran, fatwa, dan gerakan, Ibnu Khaldun lebih dikenal karena karya tulisnya yang fenomenal,  termasuk otobiografi-nya yang ditulis sendiri.

Pemikiran sosio-politik adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan yang mempertemukan mereka. Farabi menuangkan pemikiran politiknya ke dalam karya tulis berjudul Al-Madinah Al-Fadhilah, Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sulthaniyah, Ibnu Taimiyah dengan karyanya As-Siyasah As-Syar’iyah, serta Ibnu Khaldun dalam pembukaan (Muqaddimah) buku sejarahnya.

Salah satu pemikiran Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah-nya adalah siklus/tahapan generasi suatu negara. Secara garis besar Ibnu Khaldun membagi suatu negara kedalam tiga tahapan:
  1. Generasi awal sebagai generasi pembangun, berangkar dari suatu ikatan “primitif” yang terjalin karena adanya dorongan untuk bertahan hidup dan berkembang.
  2. Generasi kedua merupakan generasi penjaga sekaligus pengembang cita-cita generasi awal, pada tahapan ini biasanya suatu negara mencapai masa keemasan.
  3. Generasi kehancuran, tahap ini terjadi akibat hilangnya ikatan “primitif”, digantikan oleh egoisme diri dan keserakahan.
Kutipan ini menjadi menarik bila diterapkan untuk membahas pemikiran politik para pendahulu Ibnu Khaldun; Farabi, Mawardi, dan Ibnu Taimiyah.

Farabi sebagai tokoh di awal masa pemerintahan Islam pasca Khulafa Ar-Rasyidin cenderung berkutat pada pemikiran filosofis sebuah negara ideal, berangkat dari pemikiran filosofi Yunani tentang “negara kota", yang dikolaborasikan dengan “Negara Madinah”-nya Nabi Muhammad. Meminjam istilah Ibnu Khaldun, “Ikatan primitif mayarakat” digambarkan Farabi seperti organ tubuh manusia, dimana kesemuanya berjalan dinamis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Melewati beberapa dekade setelah Farabi, pemikiran politik Islam berkembang dan tidak lagi hanya berkutat di sisi ideologis-filosofis. Karya Mawardi menunjukkan adanya usaha berpolitik pada tataran praktik, buah dari pemikiran fiqh Mawardi dan keadaan sosial politik di lingkungan sekitarnya. Sekedar catatan tambahan, Mawardi hidup pada masa kejayaan Dinasti ‘Abbasiyah, sekaligus masa awal proses kehancuran dinasti tersebut. (lihat: Bangsa Mongol dan Kehancuran Baghdad)

Ibnu Taimiyah bisa dikatakan sebagai tokoh yang merasakan tahap ketiga teori Ibnu Khaldun; kehancuran. Kehidupan Ibnu Taimiyah dilatarbelakangi oleh suasana chaos setelah runtuhnya Dinasti Abbasiyah. Hal ini tampak dari sub-judul karyanya: “fi islahir ra’i war ra’iyah (untuk memperbaiki pemimpin dan rakyatnya), bukan hanya rakyat saja yang menjadi fokus Ibnu Taimiyah, tetapi sekaligus pemimpinnya. Pemikiran Ibnu Taimiyah ini lahir dari pengamatannya terhadap para penguasa di akhir masa Dinasti Abbasiyah yang menurutnya hanya dikuasai oleh golongan tertentu.

Simpulan dari pembahasan singkat di atas adalah konsep politik Farabi, Mawardi, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun berangkat dari keadaan sosial di masing-masing zaman dimana mereka hidup. Farabi hidup di zaman di masa giat penerjemahan karya-karya asing khususnya Yunani ke dalam Bahasa Arab, hingga ia di juluki sebagai "Guru Kedua setelah Aristoteles". Mawardi seorang hakim agung di masa kejayaan 'Abbasiyah, konsep politiknya pun tidak jauh berbeda dengan sistem politik 'Abbasiyah pada masanya. Ibnu Taimiyah mengkritisi sebagian konsep politik Mawardi, berdasarkan pengamatan Ibnu Taimiyah terhadap kegagalan pemerintahan 'Abbasiyah. Ibnu Khaldun yang hidup setelahnya kemudian berusaha untuk menyimpulkan kondisi sosio-politik Islam melalui buku sejarahnya.


Karya Tulis, bukan Karya Ilmiah
Originalitas dan Independensi menjadi masalah besar bila menilik kedalam pemikiran Farabi, Mawardi, Ibnu Taimiyah, bahkan Ibnu Khaldun. Tidak bisa dipungkiri bahwa pemikiran politik Farabi sangat dipengaruhi oleh pemikiran politik filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles. “Kebahagiaan” sebagai tujuan hidup bernegara Plato dan Aristoles, oleh Farabi dilengkapi dengan “Kebahagiaan di dunia dan di akhirat”. Konsep “Negara Kota” dari Yunani dikembangkan Farabi sehingga melahirkan konsep “Al-Madinah Al-Fadilah (Negara/kota utama)”.

Menelaah kata pengantar Mawardi dalam bukunya “Al-Ahkam As-Sulthaniyah”, secara jelas tertulis karya tersebut disusun atas permintaan salah satu penguasa Dinasti Abbasiyah. Permintaan serupa turut terjadi pada karya Ibnu Taimiyah, buku As-Siyasah As-Syar’iyah ditulis atas permintaan gubernur di wilayah Arab saat itu, Qais Al-Mansuri. “Permintaan Penguasa” menjadi pintu masuk untuk mempertanyakan objektivitas Mawardi dan Ibnu Taimiyah dalam menyusun karyanya. Muhammad Iqbal menyebut ini sebagai usaha “legitimasi status quo”.

Disiplin ilmu menjadi masalah tersendiri bagi karya Ibnu Khaldun. Meski bertajuk “Tarekh Ibn Khaldun (Sejarah Ibn Khaldun)”, tetapi bagian pertama (Muqaddimah) dari delapan jilid buku ini memuat beberapa disiplin ilmu yang berbeda. Ibnu Khaldun menuangkan seluruh pemikirannya dalam bagian ini, baik agama, sosial, ekonomi, politik, dan termasuk sejarah.

Mempedebatkan “keilmiahan” karya para tokoh ini pada hakikatnya ibarat mencari eksistensi smartphone di zaman Einstein. Istilah “ilmiah” dan klasifikasi disiplin ilmu lahir beberapa abad setelah era “klasik”ini, maka tidak mengherankan penyandang status “Bapak Sosiologi” jatuh ke tangan August Comte, bukan pada Ibnu Khaldun, hanya karena Comte lebih fokus dari segi disiplin ilmu. Pola keilmuan era klasik cenderung berangkat dari satu titik tertentu, kemudian berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat. Berbeda dengan corak keilmuan barat yang hanya fokus pada disiplin tertentu, entah bertujuan untuk menciptakan ahli yang benar-benar ahli di bidangnya, atau menggambarkan ketidakmampuan mereka menguasai berbagai bidang ilmu layaknya para tokoh Islam zaman klasik.
0

Cakra Donya, peninggalan kerajaan Samudera Pasai (viva.co.id)

Sejarah penyebaran Islam di Indonesia berbeda dengan penyebaran Islam di tanah Arab pada masa awal Rasulullah dan Kekhalifahan. Sebagian penguasa disekitar Makkah-Madinah masuk Islam pasca menerima surat dari Rasulullah, atau pasca mengalami kekalahan dengan pasukan khalifah, yang kemudian diikuti oleh mayoritas pengikutnya. Di Indonesia sendiri agama Islam menyebar dari golongan masyarakat biasa, dikenalkan oleh para pedagang Arab-China-India Muslim. Setelah agama Islam menjadi agama mayoritas penduduk disebuah tempat, entah karena kesadaran diri atau kerena adanya motif politik, para penguasa lokal kemudian ikut memeluk ajaran agama Islam. Dari sinilah kemudian komunitas Islam terbentuk, hingga menjadi sebuah kekuatan politik.

Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama, tercatat dalam sejarah Indonesia pada tahun 1275. Mayoritas sejarawan meyakini bahwa berdirinya Kerajaan Samudra Pasai hanya sebagai tonggak perkembangan kekuatan politik Islam di Indonesia, tetapi bukan awal mula masuknya Islam di Indonesia. Meskipun para sejarawan belum menemukan titik temu mengenai kapan dan bagaimana tepatnya Islam masuk ke wilayah Indonesia.

Teori Gujarat merupakan teori paling mainstream yang tersebar hampir di seluruh pelajaran sejarah di sekolah-sekolah Indonesia. Teori ini dibawa oleh sarjanawan Belanda, C. Snouck Hurgronje. Dijelaskan bahwa Islam masuk melalui suatu tempat di India yang bernama Gujarat. Ajaran Islam kemudian dibawa oleh para pedagang India dan diterima oleh Kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-13, dari sinilah kemudian Islam terus menyebar ke seluruh pelosok Indonesia.

Teori Hurgronje ini sangat bertentangan dengan teori Hamka tentang proses berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Catatan Hamka menjelaskan bahwa Samudra Pasai Islam terbentuk dari proses panjang. Samudra Pasai tidak serta-merta didirikan oleh seorang raja Islam dan kemudian diikuti oleh pengikutnya, tetapi terbentuk karena Islam telah tersebar dan menjadi agama mayoritas di pantai utara Sumatera, hingga menjadi agama turun-temurun. Terbentuknya Kerajaan Samudra Pasai turut didukung oleh runtuhnya kerajaan Budha, Sriwijaya, yang pada masa jayanya menguasai hampir seluruh pulau Sumatera.

Perbedaan Madzhab juga turut dipermasalahkan oleh Hamka. Menurut catatan Ibnu Batutah, Islam di Kerajaan Samudra Pasai menganut Madzhab Syafi'i, berbeda dengan muslim Gujarat yang menganut Madzhab Syi'ah. Fakta ini dijadikan landasan dasar oleh Hamka untuk menolak teori Hurgronje.

Hamka menilai masuknya Islam di Indonesia telah dimulai sejak abad ke-7 M, dibawa oleh para pedagang Makkah. Hamka mengungkap fakta bahwa utusan Arab telah berkunjung ke pulau Jawa pada tahun 675 M, dan pada tahun 684 M telah berdiri koloni orang Arab di Sumatera bagian barat. Penyebaran Islam ini terjadi karena dominasi orang Arab dalam bidang perdagangan dan kelautan di lautan Hindia, Melayu dan Tiongkok pada abad ke-7,8 dan 9 M, jauh sebelum kaum Portugis pada abad ke-15.

Teori Maritim turut dikembangkan oleh N.A. Baloch, seorang sejarawan Pakistan. Ajaran Islam dikenalkan oleh para pedagang Arab di sekitar jalur niaga, antara lain India, Indonesia hingga Tiongkok dalam rentang abad ke- 7-12 M. Penyebaran Islam di Indonesia menurut Baloch dimulai dari Acah pada abad ke-9 M, dan pada abad ke-13 terus tersebar luas hingga ke daerah pedalaman.

Suryanegara dalam literaturnya mengutip beberapa tulisan tentang masuknya Islam di Indonesia. Nukhbat ad-Dahr, sebuah karya Ar-Rabwah menyatakan bahwa Islam telah masuk ke Indonesia sejak masa Khalifah Utsman bin Affan, 644-656. M. J.C. van Leur dalam literaturnya Indonesian Trade and Society, serta T.W. Arnold dalam The Preaching of Islam, berdasarkan sumber berita dari Dinasti Tang - China, menyatakan bahwa pada tahun 674 di pantai barat Sumatera telah terdapat hunian Arab-Islam. Dari dalam negeri sendiri, dalam literatur Buchari mencatat telah ditemukan Nisan seorang Ulama, Syaikh Mukaiddin di Baros, yang bertuliskan 48 Hijriah, atau sekitar tahun 670 M.


Referensi
Hamka, Buya. Sejarah Umat Islam; Pra-Kenabian hingga Islam di Nusantara. Jakarta: Gema Insani, 2016
Suryanegara, Ahmad Mansur. Api Sejarah, jilid I. Cet. II. Bandung: Surya Dinasti, 2015
0

Al-Battar; The Prophet's Sword

Literatur Islam banyak menuliskan bahwa jatuhnya Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib disebabkan peristiwa tahkim/arbitrase pasca perang Shiffin. Peristiwa tahkim ini banyak diredaksikan telah diatur sedemikian rupa oleh Amru bin Ash untuk memenangkan pihak Muawiyah bin Abi Sufyan. Ikut campur Kaum Khawarij sebagai pihak oposisi terhadap kematian Khalifah Ali bin Abi Thalib turut menjadi salah satu faktor pendukung kemenangan sosok Muawiyah.

Disamping dua peristiwa di atas, sifat masing-masing tokoh (Ali & Muawiyah) turut berperan penting dalam kemenangan Mua'wiyah atas Ali bin Abi Thalib. Salah satu contohnya dalam urusan keuangan, dimana sosok Ali sangat berhati-hati baik dalam memungut pajak dan sangat hemat dalam mengeluarkan uang. Sosok Muawiyah sangat berbeda dengan Ali, ia sangat royal dan tidak segan memberikan uang untuk mengumpulkan teman dan pengikut.

Perbedaan watak juga sangat berbeda diantara keduanya. Muawiyah mampu meraih simpati dengan tutur katanya, sifat lemah lembut, serta sangat pandai untuk menahan emosi, sementara Ali dikenal sebagai sosok idealis yang selalu merasa lebih berhak, lebih pintar, dan jauh lebih mulia daripada Muawiyah. Apabila Muawiyah mampu merangkul dan menggunakan "sekutu" disekitarnya, Ali lebih banyak merasa paling tahu dalam segala hal sehingga menyebabkan kurangnya komunikasi dan musyawarah dengan orang disekitarnya.

Pemerintahan "idealis" Ali bin Abi Thalib ini pada faktanya mengalami kekalahan telak dengan pemerintahan "politis" Muawiyah. Ali banyak ditinggalkan pengikutnya karena merasa kurang dihargai oleh Ali, sementara disisi lain Muawiyah lebih bisa menghormati dan menghargai orang lain baik secara spiritual dan material walaupun bermuatan politis.



*) disadur dari: "Sejarah Umat Islam - Pra-Kenabian hingga Islam di Nusantara" karya Prof. Dr. Hamka, terbitan Gema Insani tahun 2016, halaman 186-188 pada sub-Bab: "Rahasia Kemenangan Muawiyah"
0



MIUI EU developed by XIAOMI.EU Community. This ROM is a custom ROM, based on official MIUI ROM.

MIUI EU ROM's features whats not in MIUI Global ROM:
  1. No any Chinese character under the full system
  2. No useless Chinese bloatware apps
  3. Mi Video, Mi Music, Mi Radio, Mi Browser: No any useless Chinese content
  4. Added real 27 languages translation made by Official MIUI Fansites and MIUI Fans
  5. Optimized GPS, Battery & RAM consumption
  6. Deodexed
  7. and more

Basic knowledge needed (DWYOR):
  • How to install TWRP via fastboot
  • Root & bootloop
  • Lock/unlock bootloader
  • Flash MIUI official ROM via MiFlash
  • Back up files

Link Download
Necessary FIles:

Recommended Files:

How to Install:
  1. Unlock Bootloader (for MIUI stable official ROM)
  2. Install TWRP via fastboot
  3. on TWRP wipe data/factory reset
  4. Install MIUI EU ROM
  5. Install SuperSU (optional)
  6. Clear cache & Reboot

If you come from MIUI developer ROM or any custom ROM with android 7, or failed with the first method:
  1. Install TWRP via fastboot
  2. on TWRP, wipe data/factory reset
  3. Install MIUI EU ROM V.7
    yes, you have to download 2 roms, V.7 and V.8 (the latest ROM)
  4. Reboot and let it start
  5. Power off HH and enter to recovery mode (power + vol down)
  6. If you fail enter to recovery mode, use fasboot method (fastboot boot xxxxx.img)
  7. DO NOT wipe data/factory reset
  8. Install the latest MIUI EU ROM (or which one you want)
  9. Clear cache & Reboot
That's it, install SuperSU for root access (optional).
Please say thanks and give credit to my source.
0



Sama seperti negara "muda" pada umumnya, Israel terbentuk melalui proses perjuangan kemerdekaan yang panjang. Hal yang membedakan Israel dengan negara lainnya adalah keadaan penduduknya, dimana mayoritas penduduk negara Israel adalah imigran kaum Yahudi yang memilih untuk menetap di sekitar pemukiman kaum Arab di wilayah Palestina. Proses peralihan kekuasaan di wilayah Palestina dapat ditemukan di bagian lain pada blog ini.

Israel mendeklarasikan kemerdekaannya pada 14 Mei tahun 1948, tanpa memiliki batas-batas wilayah negara yang jelas.  Ibukota Negara Israel berada di kota Jerussalem, sementara mata uangnya disebut dengan Shekel. Pada sensus tahun 2008, penduduk Israel tercatat sebanyak 7.337.000 jiwa, dimana 19,8% diantaranya berkebangsaan Arab.

Israel tidak mempunyai konstitusi tetap (UUD) sebagai landasan negara. Hal ini dikarenakan beberapa hal berikut:
  1. Penolakan dari para rabi (pemuka agama) dan partai berbasis agama karena konstitusi dianggap akan melahirkan pertentangan antara UUD dan agama.
  2. Konstitusi turut dianggap bertentangan dengan kebutuhan negara serta tuntutan politik Israel yang terus mengalamai perkembangan.
  3. Keadaan hukum dasar yang berbentuk tetap seperti konstitusi dipandang bisa menghambat jalannya kegiatan negara Israel.
Karena tidak mempunyai landasan konstitusi tetap, maka Negara Israel hanya menganut undang-undang yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan. Dasar undang-undang Israel merupakan kombinasi antara undang-undang umum Inggris, Turki Utsmaniyah, dan UU terbitan Knesset.

Struktur pemerintahan Negara Israel menempatkan kepala negara/presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Lembaga trias politica (Yudikatif, Eksekutif, dan Legislatif) berada di bawah kepala negara. Kepala negara diangkat melalui voting tertutup anggota Knesset (Parlemen), dengan masa jabatan selama 7 tahun. Daftar presiden Israel antara lain:
  • 1958-1952 Chaim Weizmann
  • 1952-1963 Yitzhak Ben-Zvi
  • 1963-1973 Zalman Shazar
  • 1973-1978 Ephraim Katzir
  • 1978-1983 Yitzhak Navon
  • 1983-1993 Chaim Herzog
  • 1993-2000 Ezer Weizman
  • 2000-2007 Moshe Katsav
  • 2007-2014 Shimon Peres
  • 2014 Reuven Rivlin
Pemerintahan Israel dijalankan oleh seorang perdana menteri beserta lembaga kementriannya. Perdana Menteri sebagai kepala lembaga eksekutif bertanggung jawab  langsung kepada Knesset, sehingga mewajibkannya untuk meraih kepercayaan dan dukungan penuh dari para anggota Knesset.

Lembaga Legislatif Israel hanya diisi oleh parlemen yang disebut "Knesset", dipimpin oleh Ketua Knesset. Knesset berwenang penuh terhadap undang-undang, termasuk kepada jabatan presiden atau pengawas negara. Jumlah anggoya Knesset sebanyak 120 orang yang dipilih melalui pemilihan umum empat tahunan. Calon anggota Knesset diajukan melalui partai politik dengan perolehan suara minimal 1,5%.

Negara Israel menganut sistem multi-partai, dengan ideologi partai yang berbeda. Beberapa partai pada Negara Israel beserta ideologinya secara umum antara lain:
  • Labor Party (Partai Buruh), penganut gagasan sosialime, didirikan oleh David Ben Gurion, Perdana Menteri Israel pertama. Partai ini terbentuk dengan prakasa kelompok Haganah dan Palmakh, hingga kini Partai Buruh termasuk salah satu partai besar di Negara Israel.
  • Maretz-Yachad Party, penganut gagasan sosialis demokratis, terbentuk dari penggabungan organisasi Syacher dan partai Maretz. Meski turut mengusung sosialisme, partai ini berselisih dengan Labor Party.
  • The Likud Party, berdiri pada tahun 1973, termasuk salah satu partai terbesar Israel pengusung gagasan sekuler-kapitalis.
  • Partai Kadima, didirikan oleh Ariel Sharon, salah satu mantan perdana menteri Israel, pada tahun 2005. Partai Kadima menyatakan diri sebagai perwakilan partai golongan tengah-kanan.
  • Shas Shisha Sedarim (Partai Shas), partai sayap kanan ekstrem berbasis agama Yahudi, didirikan pada tahun 1984. Partai Shas bila diartikan secara mentah berarti "Penjaga Taurat dari Timur".
  • Miflaga Datit Leumit/ National Religious Party (Partai Mafdal), salah satu partai nasionalis agamis. Partai ini berdiri sejak tahun 1956, dengan semangat nasionalis Yahudi dengan konsep "Negara Israel Raya".
  • United Torah Judaism, partai berbasis agama. Terbentuk atas peleburan tiga partai berbasis agama: Agudat Israel, Degel HaTorah, dan Moria. Partai ini menjadikan ajaran Taurat sebagai satu-satunya landasan dan sumber rujukan utama dalam politik, pemerintahan, serta hukum, serta menolak konsep pemerintahan negara sipil.
  • Ta'al The Arab Movement fo Renewal/United Arab List,  partai yang didirikan pada tahun 1988 ini pada awalnya bernama "Arab Democratic Party". Pada tahun 1996 partai ini kemudian beraliansi dengan gerakan Islam dan merubah namanya menjadi seperti sekarang.
Pada lembaga yudikatif, sistem peradilan Israel terdiri dari dua lembaga:
  1. Mahkamah agama; semacam peradilan agama yang mengurus perkara perdata hukum keluarga.
  2. Mahkamah sipil; pengadilan independen, para hakim ditunjuk langsung oleh presiden berdasarkan rekomendasi dari komite yang terbentuk dari delapan anggota dari berbagai latar belakang. 

    As-Suwaidan, Thariq
    Ensiklopedi Yahudi (Al-Yahuud, al-Mausu'ah al-Mushawwarah)
    Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2015.


    *) Secara umum, negara Israel merupakan sebuah negara yang "tidak biasa" (bila tidak bisa disebut dengan "istimewa"). Ketidak-biasaan Israel terletak pada keadaan penduduknya yang berusaha mencari "pengakuan" serta berdiri secara independen meskipun berstatus kaum imigran, dan mendapat perlawanan dari para penduduk "pribumi". Ketidak-biasaan lainnya adalah "fleksibilitas" konstitusi yang diusung, "ketiadaan identitas konstitusi" tidak menjadikan Israel serta-merta menjadi negara tanpa identitas, justru Israel lebih fleksibel terhadap perkembangan zaman, tetapi tanpa kehilangan identitas asli sebagai bangsa Israel. Di samping beberapa "ketidak-biasaan" di atas, Israel menjadi negara "biasa" yang "normal" dalam menjunjung kebebasan ideologi penduduknya. Sistem multi-partai cukup menunjukkan keragaman gagasan ideologi penduduk Israel, baik sekular, kapital, sosial, agama, ekstrim, maupun demokrasi. 
    0




    Keadaan tokoh oposisi dan daerah konflik pada saat, dan pasca Perang Ridda sebagaimana yang tertera dalam literatur Islam diklasifikasikan berdasarkan letak geografis adalah:
    • Buzakhah: berada di bagian utara kota Madinah, pusat suku Asad, Tayyi dan Gaṭafan. Dua tokoh oposisi di daerah ini yang dicatat sejarah adalah (1) Ṭulaihah bin Khuwailid melarikan diri ke Syam, (2) Uyainah bin Hiṣan dikirim ke Madinah dan mendapat Amnesti dari khalifah, (3) Hibal, saudara Ṭulaihah dibunuh oleh pasukan Ukasyah bin Mihsan dan Ṡabit bin Ahkam, serta (4) Ummu Zilm, terbunuh oleh pasukan Khālid bin Walīd.
    • Buthah: Pusat suku Yarbu dan suku Tamīm, domisili Malik bin Nuwairah. Tokoh oposisi di daerah ini adalah (1) Malik Nuwairah pemimpin suku Yarbu, tewas oleh Khālid bin Walīd. Saudara Malik, (2) Mutammin bin Nuwairah, mendapat amnesti dari Khalifah Abu Bakar di Madinah.
    • Yamamah: Peristiwa Yamamah mendapat perhatian lebih dalam literatur sejarah, yang merupakan pusat dari suku Hanīfah pengusung Musailimah bin Habīb. Ya’qūbī hanya menulis Musaillimah sebagai tokoh oposisi. Ibn Kaṡīr dalam sejarahnya secara berurutan menulis (1) pemimpin suku Hanīfah, Muhakkam bin Aṭ-Ṭufail, (2) Ar-Rajal bin Anfawah serta (3) Musailimah terbunuh oleh pasukan khalifah di bawah pimpinan Khālid bin Walīd.
    • Bahrain: terletak di sebelah selatan Semenanjung Arab, pusat suku Abdul Qais. Tokoh oposisi yang disebutkan sejarah di daerah ini adalah Mundzir bin Nu’man bin Mundzir. Ibnu Kaṡīr mencatat Mundzir kemudian tunduk pada Kekhalifahahan Abu Bakar, tanpa keterangan lebih lanjut.
    • Oman: Terletak di ujung utara Semenanjung Arab, berpusat di kota Daba. Pihak oposisi khalifah dari Oman, Laqit bin Malik Al-Azdawi terbunuh oleh pasukan Hużaifah dan Arfajah.
    • Mahrah: Pihak oposisi di Mahrah berasal dari suku Muharrib, Al-Muṣabbah. Ia terbunuh dalam peperangan menghadapi aliansi Ikrimah dan pihak oposisi lainnya, Syikhrit. Ia kemudian di kirim ke Madinah dan mendapat amnesti oleh khalifah.
    • Yaman: Pusat Aswad Al-Ansi dalam literatur Islam dicatat telah terbunuh pada masa Nabi Muhammad. Pihak oposisi selanjutnya (1) Qais bin Makhsuh dan (2) Amru bin Ma’di ditawan, dan seperti tawanan lainnya, mereka mendapat amnesti dari khalifah.

    Dampak perang Ridda menyebabkan suku-suku oposisi seperti suku Gaṭafan, Tayi, Asad, Hanīfah, Yarbu, Muharrib, dan penduduk Yaman kehilangan tokoh sentral. Penguasa lokal yang menjadi korban perang Ridda di antaranya adalah tokoh sentral suku Hanīfah seperti Musailimah dan Muhakkam, Malik bin Nuwairah pemimpin suku Yarbu, Laqit di Oman, serta Al-Mushabbah pemimpin suku Muharrib di Mahrah.

    Tokoh oposisi yang selamat dari Perang Ridda mendapat amnesti langsung dari khalifah. Pihak yang mendapat amnesti sebagian besar hanya “orang kedua” dan bukan merupakan tokoh sentral dalam perang Ridda, atau dapat dikatakan tidak lagi memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan Kekhalifahan Abu Bakar. Pihak oposisi ini antara lain Uyainah yang merupakan bagian dari pasukan Ṭulaihah, Syikrit bagian dari pihak Al-Musabbah, Mutammim saudara Malik bin Nuwairah, serta Mundzir dan Qais yang tidak mendapat dukungan penuh dari penduduknya.

    Pasca perang Ridda, Khalifah Abu Bakar kemudian menunjuk gubernur di setiap wilayah sebagai wakil kekhalifahannya. Merujuk pada biografi Abu Bakar karya Muhammad Ridha, gubernur Khalifah Abu Bakar antara lain:
    1. Attab bin Asiddi Makkah, salah satu keturunan suku Quraisy.
    2. Uṡman bin Abi Al-Aṣ di Taif, keturunan suku Ṡaqif yang menetap di Ta’if sejak masa Nabi Muhammad.
    3. Al-Muhajir bin Abi Umayah di Shan’a.  Salah satu pemimpin pasukan khalifah dari suku Quraisy pada masa perang Ridda.
    4. Ziyad bin Labid Al-Anṣari di Hadramaut, menjabat sebagai gubernur Hadramaut pada masa Nabi Muhammad, keturunan suku Khazraj.
    5. Ya’la bin Abi Umayah di Khulan, menjabat gubernur Yaman hingga masa ‘Umar bin Khaṭāb, khalifah setelah Abu Bakar.
    6. Abu Musa Al-Asy’ari di Zabid, termasuk salah satu utusan di Yaman sejak masa Nabi Muhammad.
    7. Mu’aż bin Jabal di Janad, keturunan suku Khazraj Anshar. Muadz bertempat di Yaman sejak masa Nabi Muhammad.
    8. ‘Alaudin Al-Hadrami di Bahrain, salah satu pemimpin pasukan perang Khalifah Abu Bakar yang di tugaskan ke Bahrain.
    9. Jarir bin Abdullah di Najran, disebutkan berasal dari Yaman sejak masa Nabi Muhammad.
    10. Abdullah bin Ṡaub di Jurasy, salah satu utusan Nabi Muhammad di Yaman yang berkonfrontasi langsung dengan Aswad Al-Ansi.
    11. ‘Iyad bin Ganm di Dumatul Jandal, ia kemudian menjabat gubernur Syam setelah wafatnya Abu Ubaidah.
    12. Abu Ubaidah bin Jarrah di Syam, salah satu keturunan Quraisy yang di utus Nabi Muhammad ke daerah Syam.
    Khalifah Abu Bakar mempertahankan mayoritas gubernur yang telah ditunjuk sejak masa Nabi Muhammad, khususnya di daerah Yaman. Nama-nama seperti Utsman, Ziyad, Abu Musa, Mu’adz, Jarir, Abdullah, Iyad serta Abu Ubaidah merupakan utusan Nabi Muhammad di masing-masing daerah. Khalifah Abu Bakar hanya mengutus Alaudin Al-Hadrami di Bahrain yang sebelumnya dikuasai oleh Mundzir bin Nu’man, Muhajir bin Abi Umayah di Shan’a yang dikuasai oleh Fairuz dalam perang Ridda, serta menambah Syurahbil, Amru bin Ash dan Yazid bin Abi Sufyan di daerah Syam. 

    Khalifah Abu Bakar tidak memberikan kekuasaan penuh terhadap para penguasa lokal di beberapa daerah konflik. Alaudin ditunjuk untuk mendampingi Mundzir di Bahrain, sebagaimana Muhajir mendampingi Fairuz di daerah San’a. Syurahbil, Amru bin Ash serta Yazid diperbantukan ke daerah Syam yang merupakan daerah konflik antara Arab-Persia. Gubernur baru yang ditunjuk oleh khalifah mayoritas di isi oleh pimpinan pasukan khalifah dalam perang Ridda. Nama-nama di atas (sebagaimana tercatat dalam literatur sejarah Islam) kembali didominasi tokoh dari suku Quraisy, suku asal Khalifah Abu Bakar.




    Referensi:
    Ibn Aṡīr, ‘Izza ad-dīn Abu Hasan ‘Ali bin Muhammad al-Jazari. Asad al-Gāyah fi Ma’rifat aṣ-Ṣahābah. Beirut: Dār ibn Hāzim, 2012
    Ibn Aṡīr, al-Kāmil fi at-Tārikh, Beirut: Dār al-Kutub
    Ibn Kaṡīr, ‘Imadudīn Abu al-Fadā’ Ismā’īl ibn ‘Umar. al-Bidāyah wa an-Nihāyah. Hajr, 1998
    Ibn Khayāṭ, Khalīfat. Tārikh Khalīfat bin Khayāṭ. Riyadh: Dār aṭ-Ṭaiba, 1975
    Riḍā, Muhammad. Abū Bakr aṣ-Ṣidīq. Beirut: Dār al-Kutub, 1983
    Al-Waqidi, Muhammad bin ‘Umar bin Wāqidi. Kitāb ar-Riddah. Beirut: Dār al-‘Arab al-Imlā’i, 1990
    Al-Ya’qūbī, Ahmad bin Abu Ya’qub bin Ja’far bin Wahab ibn Wāḍih. Tārīkh al-Ya’qūbī. Beirut: Alaalami, 2010
    0